Catatan Rakyat Untuk Komisi XI: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank
1. Sistem Perencanaan Pembangunan yang kita lakukan, umumnya sudah terbiasa dengan menggunakan “pendekatan kombinasi” antara yang sifatnya top down dengan yang bottom up. Sistem perencanaan yang demikian dinilai baik, karena selain membangun “partisipatory planning”, namun secara tidak langsung juga mengajak semua pihak untuk terlibat Menurut pandangan para sahabat, langkah apa yang harus dilakukan agar dalam 5 tahun ke depan kita mampu membuat perencanaan2 yang lebih tepat dan terukur ?
Catatan Rakyat:
Satu-satu nya cara adalah dengan membuat cetak biru yang menggambarkan dengan jelas:
1) Hasil yang diharapkan secara kuantitas dan kualitas
2) System (dan subsystem) dan metodologi yang akan digunakan
3) Informasi, material, energi dan SDM yang akan digunakan
4) Sistim koreksi yang diperlukan (dalam kondisi bagaimana dan trigernya dibanding dengan waktu pencapaian target) pada saat pelaksanaan
5) Cadangan Informasi, Materi dan SDM yang siap bilamana diperlukan (pada keadaan yang bagaimana dibanding dengan target dan waktu pencapaian target)
6) Manajemen Resikonya bila terjadi hal-hal yang tidak terduga (sistim cadangan/plan B, C dst.) kalamana terjadi hambatan yang memungkinkan tidak tercapainya target (kuantitas dan kuaklitas) dalam waktu yang direncanakan.
7) Bahwa semua memenuhi Pancasila, UUD45, Bhineka Tunggal Ika dan kedaulatan NKRI. Tidak menambah hutang LN, melibatkan masyarakat seluas mungkin walaupun tetap memperhatikan efisiensi. (tidak ada diskriminasi SARA! Dalam bentuk apapun dimanapun diseluruh wilayah RI). Kalau ini tidak diperhatikan maka rencana apapun adalah pemborosan waktu, uang dan energi, bahkan kemungkinan besar destruktif bagi bangsa dan negara Indonesia. <Omega Soemarso>
Perencanaan pembangunan fokus untuk peningkatan pendapatan nasional, melalui perkuatan posisi tawar kita di dunia internasional. Bottom Up hanya untuk analisis kondisi, sementara rancangannya top down saja, dengan mempelajari (bahkan meniru) bagaimana negara yang pertumbuhannya tinggi dapat mencapai hal itu. Saatnya pemimpin benar-benar berani memimpin dan menggunakan “RODA YANG SUDAH TERBUKTI BERPUTAR”. Pereencanaan bottom up sekarang sangat menghambat!! <Molba Langah>
Kebijakan pembangunan selama ini selalu bertumpu pada pencapaian target jangka pendek. Hal ini dikarenakan adanya orientasi politik di dalam penyusunan rencana pembangunan. Sayangnya, target jangka pendek seringkali tidak mengena dengan target jangka panjang. Akhirnya yang terjadi hanya menyusun ulang target jangka pendek berikutnya. Jika mau konsisten, sebaiknya meletakkan terlebih dahulu landasan bagi terciptanya pembangunan jangka panjang. Sebagai contoh: paradigma sekolah gratis, tapi tidak didukung dengan keberlangsungan jenjang pendidikan. Akhirnya pendidikan hanya menciptakan semakin banyak penganggur-penganggur terdidik. Pengobatan murah, tapi tidak didukung dengan penyebaran tenaga terdidik di pelosok daerah. Dari sini saja, sudah sulit untuk meminimalkan kesenjangan kemiskinan antar pulau. Jaka panjang tidak terpenuhi, itu yang terjadi selama 2004-2009. <Leo Kusuma>
“System perencanaan yang saat ini dilakukan tak sambung menyambung antar tahun berjalan dengan tahun mendatang sehingga seolah tak ada kaitannya sama sekali…!”
2. Dalam merancang proses pembangunan di suatu negara, umumnya kita akan dihadapkan pada semangat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan kedua seiring dengan yang pertama tadi, maka kita pun berkeinginan untuk menciptakan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Sayang, pengalaman sering membuktikan bahwa ke dua keadaan tersebut sulit untuk diwujudkan. Bahkan seringkali melahirkan paradoks. Bagaimana menurut pandangan para sahabat sendiri ?
Catatan Rakyat:
Kebijakan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia seringkali terjebak dengan paradigma pertumbuhan (growth) sehingga terlalu banyak mengabaikan aspek pemerataan. Faktor utama didorong oleh kepentingan politik. Kebijakan ekonomi lebih banyak ditujukan untuk memperkuat posisi politik penguasa. Faktor kedua, landasan dasar untuk menciptakan pembangunan yang berkesinambungan masih jauh dari harapan. Perbaikan kualitas sarana & prasarana di pedesaan masih jauh dari harapan sehingga semakin banyak mendorong urbanisasi. Perluasan kesempatan kerja terbatas pada bidang industri, belum pada di bidang pertanian. Kesempatan kerja tidak didukung dengan permodalan yang memadai dan masih banyaknya pungli di daerah. Program KUKR hanyalah simbol dan lipstik, tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bagaimana mungkin kondisi seperti ini bisa menciptakan suatu pembangunan yang berkesinambungan ? <Leo Kusuma>
Kita sepakat dengan pendapat itu, tapi kadang kala untuk mewujudkan kedua hal tersebut sangat membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya dengan lebih banyak meluangkan waktu untuk merealisasikan hal tersebut. Komitmen dan konsituen serta terkonsentrasi adalah modal yang besar dalam pencapaian hal ini. Namun ada sedikit saran dari kita semua, akan lebih efektif jika misi kita rubah jadi upaya meningkatkan pertumbuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat secara universal kota dan desa, maka dengan demikian akan bisa mengangkat derajat ekonomi kita ! Dan apabila ini tercapai maka ini tercatat prestasi tertinggi.
Dalam sistem KAPITALISME yang diterapkan dinegeri ini, tidak ada tolok ukur PEMERATAAN, yang terukur adalah pertumbuhan saja. misal: GNP hanya pertumbuhan, tidak peduli bahwa 90%k aset negeri ini hanya dimiliki oleh 10% penduduk, yang penting GNP besar, dan diucapkan saat laporan pertanggungjawaban dengan bangga. Berbeda dengan sistem SOSIALISME/KOMUNISME sebaliknya berorientasi pada pemerataan, tanpa peduli lagi dengan pertumbuhan. Bagaimana dengan ISLAM? Ini yang seimbang (Wasathon), selain memacu Pertumbuhan, juga mewajibkan pemerataan, dengan tolok ukur bahwa semua hajat kebutuhan pokok rakyat wajib dipenuhi oleh penguasa. Sampai-sampai Umar bin Khotob sangat takut sekiranya ada kambing terperosok dan Umar tidak tahu. Apalagi tidak makan ! Adakah penguasa kita sekarang berpikir pemerataan dengan totok ukur yang jelas, dan dipertanggungjawabkan? Dipertanggungjawabkan pada siapa ? Adakah pemerintah merasa dosa karena ada satu warga negaranya yang hari ini kelaparan tidak makan ? Tidak selamanya makroekonomi paralel dengan kondisi ekonomi mikro yang langsung bersinggungan dengan ekonomi rakyat! Apalagi 95% aset kita pada sektor non real.<Syaefuddin Zuhri>
Langsung saja (di luar masalah kejahatan luar biasa KKN):
1) Pemerataan terjadi bila masyarakat akar rumput memperoleh pendapatan dari kegiatan produktif. Jadi sasaran aliran pendapatannya : Di sektor pertanian masyarakat akar rumput ini adalah buruh tani/petani kecil, di sektor industri : buruh, di sektor perdagangan : pegawai usaha dagang atau pedagang kecil, dst. Artinya : beri prioritas pada kegiatan/usaha padat karya.
2) Jaminan disparitas pendapatan: petani : jaga jangan gagal harga. Buruh : Upah minimum. Lainnya : Jamkesmas, dukungan modal, pasar dsb.
3) Pertumbuhan ekonomi tinggi diperoleh dari nilai tambah tinggi. Ini dari industri, pariwisata, pertambangan dsb. Jaminan arus modal masuk bila iklim investasi kondusif (fokus pada penyederhanaan birokrasi).
Beri arahan pada kelompok ahli ekonomi/industri/pertanian. Mereka mudah menyusun formulasi yang membumi. Stop sekedar bicara falsafah!!! Kita sampaikan kritik sekaligus solusi yang cerdas. Mungkinkah? <Molba Langah>
Growth with equal, mengapa tidak? Masalahnya, pertumbuhan ekonomi kita hanya bersandar pada sektor konsumsi (60%). parahnya, yang dikonsumsi kebanyakan produk impor. Apakah ini bisa menyerap tenaga kerja meski menurut estimasi pertumbuhan 1% dapat menyerap 700.000 tenaga kerja ? Jika pertumbuhan ekonomi benar-benar berkualitas (misalnya, FDI) seperti China, India, Vietnam, pertumbuhan itu bisa merata. Tidak selamanya makroekonomi paralel dengn kondisi ekonomi mikro yang langsung bersinggungan dengan ekonomi rakyat ! <Masnoval Setyawan>
“Koalisi antara politisi, CUKONG dan aparat yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak merata..!”
3. Sebetulnya banyak hal yang menarik untuk diamati, sekiranya kita berkeinginan untuk “membedah” kondisi keuangan dan perbankan di ujung Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Mulai dari kasus BLBI yang selalu hangat untuk dibahas, hingga ke masalah Bank Century, yang dalam waktu belakangan ini mencuat menjadi “top in the news”. Menurut pandangan para sahabat, apakah bangsa ini memiliki sebuah grand desain yang jelas atau tidak dalam mengendalikan sektor keuangan dan perbankan ?
Catatan Rakyat:
Negara ini, maksudnya selama periode 2004-2009 masih belum meletakkan dasar-dasar kebijakan keuangan yang secara sistematis mampu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Persoalan masalah perbankan & keuangan masih berkutat pada aspek disiplin & pengawasan. Sudah menjadi rahasia umum apabila kinerja perbankan umum di Indonesia banyak ditumpu dari keuntungan valas, bukan dari aktivitas simpan & pinjam. Melihat struktur perekonomian di Indonesia, semestinya keberadaan BPR dan Koperasi inilah yang perlu diperhatikan dan ditonjolkan perannya. Bukan malah banyak sibuk bermain Syariah. Dari kasus BLBI dan Century, pertanyaannya, bagaimana mungkin BI sebagai bank sentral dapat mendukung upaya untuk menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat? <Leo Kusuma>
Sektor keuangan tidak begitu penting, yang terpenting itu sektor Perpolitikan. Semua itu berada di dalam satu sektor itu saja. Bila sudah terkendali sektor Perpolitikan kita, maka semua sektor akan berjalan baik atau sebaliknya jatuh ? Jadi semuanya akan lebih nampak jelas. Mekanismenya sudah jelas, BI selaku pengelola sektor moneter dan pengawas perbankan telah melakukan audit perbankan setiap 3 bulanan. Seharusnya pula BI bertanggungjawab atas kondisi kesehatan perbankannya ? Menurut kita grand desain yang ada di sektor keuangan, khususnya BI sudah bagus yang perlu dibenahi adalah sistem Pengawasannya dan juga orang-orang yang ada didalam BI tersebut. Selama BI masih dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sistem apapun yang dipakai tidak akan bisa berjalan dengan baik dan akan selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentinga kelompok tertentu ? @<Sang Widhi>
Sepanjang perjalanan dalam menjalankan berbagai perusahaan/institusi selama puluhan tahun, telah memecat lebih dari 30 orang yang mencaci/menista. Tidak terhitung memberi peringatan kepada yang menyalahkan tanpa memberi solusi, dan memberi penghargaan kepada yang mampu melihat kekurangan dan mengusulkan perbaikannya. Grand desain yang ada saat ini sudah baik, hanya pelaksanaannya aja yang sering dibelokkan dan kedepan kita berharap orang-orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin negeri ini benar-benar punyai niat yang tulus tanpa ada kepentingan pribadi, golongan maupun partai untuk memajukan indonesia tercinta..!
Sebenarnya kita butuh orang yang pemberani untuk setiap kasus yang ada dibangsa ini. Semuanya itu lingkaran setan yang harus dibrantas, cuma kita tahu semua bahwa merobohkan yang besar ini kita sanggup pa tidak? Sangat mahal kos yang dikeluarkan untuk itu dan semuanya saling membutuhkan.
Pikiran kita saat ini ingin INDONESIA ini memiliki pemimpin kayak era sukarno dimana setiap warga negaranya mengeluelukan dia. Siapa Tokoh Yang Kaya Dia Sekarang ini ??
Dalam sektor keuangan dan perbankan di Indonesia terdapat banyak sekali kelemahan dalam designnya hali itu disebabkan oleh karena pekembangan nya dalam sejarah tidak pernah dapat lepas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Grand desaign keuangan dan perbankan sebetulnya harus ada cetak biru dan lembaga keuangan negara yang disebut Bendahara Negara yang menguasai seluruh harta negara yang tangible dan yang tidak di depresiasi. Bank Indonesia adalah Bank Central yang menjadi regulator aliran rupiah. Lalu harus ada Lembaga Negara Otoritas Moneter yang menjadi regulator keseimbangan mata uang internasional di dalam negeri lembaga ini yang mengkontrol aliran lintas batas uang rupiah dan mata uang asing. Saat ini yang ada Departemen keuangan, Sekneg dan BI yang masih sangat rentan terhadap penyalah gunaan kekuasaan dan politik. Grand design lembaga keuangan dan perbankan harus kebal politk dan penyalah gunaan wewenang intern <Omega Soemarso>
“Bangsa ini sebenar nya hanya bagian dari negara Super Power, para tokoh-tokoh kita memang rada mbanci, sehingga ga berani membikin Grand Design untuk kehidupan Ekonomi Mandiri..!”
4. Menurut pandangan para sahabat bagaimana sebaiknya dalam 5 tahun ke depan, Pemerintahan yang baru mengelola keuangan negara ?
Catatan Rakyat:
Jika melihat cara pandang SBY-Boediono, saya pikir tidak ada kata ’sebaiknya’, karena sejak awal mereka sudah berupaya untuk menjadikan negara & bangsa ini sebagai sapi perahan asing. Lihat saja bagaimana kedekatan penguasa dengan negara G20 (meminta utang LN) dan semakin melunaknya sikap terhadap investor asing (impor barang-barang konsumsi). <Leo Kusuma>
Harus profesional dan akuntabilitas nya harus terjamin, kita sarankan menggerakkan sektor pertanian yang mengarah industri.
“BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dan pengujian kepatuhan terhadap perundangan - undangan pada Kejaksaan Agung RI,” kata Febri Diansyah, peneliti hukum ICW dalam jumpa pers “Mengungkap Sisi Gelap Pengelolaan Keuangan Negara di Kejaksaan Agung” di kantor ICW Jl Kalibata Timur Jakarta, Senin (19/10). Menurut Febri, temuan BPK terkait ketidakpatuhan Kejaksaan Agung dalam laporan keuangan adalah pertama, pelaksanaan kontrak pengadaan laptop di Kejaksaan Agung yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 1,3 triliun. Kedua, terdapat selisih kurang 4.154 unit barang rampasan berupa handphone yang nilainya mencapai Rp 116 juta. Ketiga, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi pada Kejaksaan Agung tidak berjalan efektif.
“Ini diungkapkan agar pengelolaan keuangan negara menjadi benar khususnya di lembaga Kejaksaan Agung,”
5. Soal utang luar negeri ditengarai telah menyalakan warna lampu menjadi kuning dalam kehidupan perekonomian nasional. Debt trap yang sudah sejak lama menghantui, kini sepertinya semakin menampakan warna asli nya. Praktek gali lobang tutup lobang, terkesan masih sering dilakukan, walau dibumbui dengan argumentasi ilmiah. Bagaimana komentar para sahabat atas suasana yang demikian ?
Catatan Rakyat:
Begini saja ya, jika kita berutang dengan orang lain, tentunya kita akan menjaga sikap atau bersikap manis kepada pihak yang memberikan utang. Tentu maksudnya supaya utang tidak disinggung-singgung atau bahkan bisa diberikan tambahan utang. Bagaimana jika utang sudah menumpuk ? Tentu akan lebih baik lagi sikapnya. Apapun diberikan, ya apapun ! Koreksi, posisi utang LN pemerintah (belum ditambah swasta) sebenarnya sudah masuk dalam lampu merah! kondisi terakhir lampu kuning ketika pada pertengahan awal dekade 1990an <Leo Kusuma>
Indonesia sudah terjebak dalam lingkaran setan kapitalis dmana segala sesuatu dnilai dari uang ? Sebenarnya sayang sekali, mestinya pemerintah dapat memaksimalkan modal terbesar negara kita, para tenaga kerja yang sbenarnya banyak mempunyai potensi yang luar biasa dengan sumber daya alam, darat dan laut juga mineral yang berlimpah ruah. Permainan kapitalis dunia yang tidak (gak mau) dielakkan oleh para pemimpin, yang ada bukan gali lubang tutup lubang tapi gali lubang, gali lagi dan gali terus ! Semakin miskin negara kita karena anggaran setiap tahun lebih banyak digunakan untuk membayar utang negara yang tidak pernah selesai beserta bunga yang semakin tinggi. Ditambah lagi KKN dan bencana alam yang memperparah keadaan. Kita lihat,berapa pengeluaran pelantikan dahulu, baru kita lihat bagaimana pekonomian nasional kita. Banyak rakyat menderita, kalo pelantikan gede-gede an ? Dana dari mana kah itu??
Yah mau gimana lagi, kan salah satu pendapatan negara yaitu utang luar negeri. Pendapatan yang lain seperti pajak, retribusi dan sumbangan dari rakyat maupun luar negri udah ga mempuni, karena para pemberi pajak, retribusi dan sumbangan buat negara kita udah bosan memberi, tapi tidak pernah menerima hasilnya..! Salah satu jalan buat menghapuskan utang luar negri adalah pengolahan pajak yang tepat guna..! Kalau perlu belajar sistem pajak di negara makmur oleh pajak seperti finlandia dan jepang..! Belajar sikap asketis, berdiri di atas kaki sendiri, itu nasihat nenek moyang kita, tapi sekarang ini siapa bisa asketis kalo perut perih. Perut kenyang saja masih rakus…hehehe..!
“Prisnsipnya sebenarnya mudah.. ‘Kalau bisa dibuat mudah kenapa dibikin sulit … mereka yang ada dilingkaran kekuasaan masih belum mau jujur pada diri mereka sendiiri,..boro-boro pada rakyatnya..?”
6. Selain memegang peran sebagai “alat ekonomi”, pajak juga merupakan “alat sosial” yang cukup efektif. Kebijakan fiskal yang selama ini diterapkan, memang mampu menggugah masyarakat untuk tampil menjadi pembayar pajak yang taat. Sebab, semua orang tahu bahwa pajak juga merupakan alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Menurut pandangan para sahabat, kebijakan fiskal seperti apa yang paling tepat untuk diterapkan di negeri ini ?
Catatan Rakyat:
Kebijakan fiskal itu tidak cuma berbicara soal pajak. Ada lainnya seperti transfer pemerintah. Sebagai otoritas fiskal, pemerintah juga melakukan aksi untuk menerbitkan obligasi dengan bunga tertentu. Selama ini kebijakan fiskal dilakukan untuk memenuhi fungsi pendukung kas negara. Padahal, kebijakan fiskal juga memiliki fungsi sebagai dinamisator. Misalnya untuk menekan perilaku konsumsi atas barang impor, terutama barang-barang impor yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kebijakan fiskal hendaknya pula dapat mendorong masyarakat untuk mandiri & sejahtera, bukan semata untuk mengejar target pembiayaan atas pengeluaran-pengeluaran yang tidak efektif & tidak efisien. <Leo Kusuma>
Jangan dulu tanya kebijakan fiskal apa ? Tapi tanyakan dulu penggunaan pajak yang dipungut dari rakyat apa ? ‘ Karena “maaf” kalo rakyat biasanya taat pajak, ngutang dibelain, tapi nggak setiap saat bisa menikmati, tapi “mereka” bayarnya nunggak kadang bikin laporan. ganda untuk ngurangin pajak, tapi menikmati hasilnya hampir setiap saat ?
Kebijakan “syariah”..
Tidak hanya kebijakan fiskal, namun semestinya memang sistem “syariah” menjadi sistem ekonomi Indonesia. Sesuatu yang saya tahu mengenai “syariah” adala suatu sistem yang membagi secara adil keuntungan yang didapat. Bukankah memang seharusnya segala kekayaan Indonesia yang dikelola berdampak kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang bermuara kepada menghapus “perbudakan modern”. Menekan angka kriminalitas (pada saat sistem ini berlaku otomatis UU kriminal, juga harus dperbaharui). Indonesia tidak lagi menghukum “keterpaksaan” sebagai kejahatan, tetapi Indonesia tidak boleh mentolerir “keserakahan” sebagai penyebab utama kriminalitas). Meningkatnya kualitas jiwa berke-Tuhanan, dan dampak-dampak kebaikan lainnya..
“Pernah baca slogan dari Dirjen pajak “Bayarlah Pajak, Awasi Penggunaanya !” ini slogan maunya gimana ya….?”
Salam Sahabat Rakyat,
Silakan login terlebih dahulu untuk dapat melihat dan memberi komentar
